Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.
1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah
kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya
meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya
meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.
Pemerintahan pendudukan militer di Jawa
sifatnya hanya sementara, sesuai dengan Osamu
Seirei Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal
7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara Keenambelas.
Undang-undang tersebut menjadi pokok dari
peraturan-peraturan ketatanegaraan pada masa
pendudukan Jepang. Jabatan gubernur jenderal di
zaman Hindia Belanda dihapuskan. Segala
kekuasaan yang dahulu dipegang gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara
Jepang di Jawa. Undang-undang tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan pendudukan
Jepang berkeinginan untuk terus menggunakan aparat pemerintah sipil yang lama beserta para
pegawainya. Hal ini dimaksudkan agar pemerintahan dapat terus berjalan dan kekacauan
dapat dicegah. Adapun pimpinan pusat tetap dipegang tentara Jepang.
Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat
pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan
untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali
struktur.
Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk
dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya, Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Seilo Kaisya.
Adapun dalam tahap restrukturisasi (menyusun kembali struktur), Jepang membuat kebijakankebijakan
berikut.
1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri
untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
2. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 – 20 KK
untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang.
3. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan
oleh Gunseikan.
4. Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang.
Pengaruh Jepang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia sebagai berikut.
1. Bahasa Belanda dilarang digunakan. Sebagai gantinya, bahasa Jepang dan bahasa
Indonesia wajib digunakan di sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Selain itu, Jepang juga
mengajarkan penggunaan aksara Kanji, Hiragana, dan Katakana.
2. Untuk mengembangkan bidang budaya, diterbitkan koran berbahasa Jepang dan dibuka
kursus bahasa Jepang.
3. Rakyat diwajibkan mengikuti tradisi menghormat matahari dengan seikeirei atau menghadap
ke timur pada setiap pagi ketika matahari terbit.
4. Pada tanggal 1 April 1943 didirikan Pusat Kebudayaan Keiman Bunka Shidosko.
Untuk membangun mentalitas, ditanamkan seiskin atau
semangat serta bhusido atau jalan ksatria yang berani mati,
rela berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung
tinggi keperwiraan.
Bentuk-bentuk organisasi kemiliteran yang dibentuk
Jepang sebagai berikut.
1. Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur
14 – 22 tahun.
2. Iosyi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau
seinendan putri.
3. Bakutai, yaitu pasukan berani mati.
4. Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya
berusia 23 – 35 tahun. Barisan ini di Sumatra
disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo
Konon Hokokudan.
5. Hisbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang
Islam.
6. Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18– 25 tahun.
7. Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa.
8. Suisyintai, yaitu barisan pelopor.
9. Peta atau Pembela Tanah Air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada
berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
10. Gokutokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
11. Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943
C. Organisasi Pergerakan Zaman Jepang
Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi
sendiri. Akan tetapi, Jepang sendiri membentuk organisasi-organisasi bagi rakyat Indonesia
dengan maksud dipersiapkan untuk membantu Jepang. Organisasi-organisasi ini pada akhirnya
berbalik melawan Jepang.
1. Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A merupakan organisasi propaganda untuk kepentingan perang Jepang.
Organisasi ini berdiri pada bulan April 1942. Pimpinannya adalah Mr. Sjamsuddin.
Tujuan berdirinya Gerakan Tiga A adalah agar rakyat dengan sukarela menyumbangkan
tenaga bagi perang Jepang. Semboyannya adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pemimpin
Asia, Nippon pelindung Asia. Untuk menunjang gerakan ini, dibentuk Barisan Pemuda
Asia Raya yang dipimpin Sukarjo Wiryopranoto. Adapun untuk menyebarluaskan
propaganda, diterbitkan surat kabar Asia Raya.
Setelah kedok organisasi ini diketahui, rakyat kehilangan simpati dan meninggalkan
organisasi tersebut. Pada tanggal 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan.
2. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
Pada tanggal 9 Maret 1943, diumumkan lahirnya gerakan baru yang disebut Pusat
Tenaga Rakyat atau Putera. Pemimpinnya adalah empat serangkai, yaitu Ir. Soekarno,
Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansyur. Tujuan Putera menurut versi
Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah
dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Adapun tujuan bagi Jepang adalah untuk memusatkan
segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Oleh
karena itu, telah digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana
tercantum dalam peraturan dasarnya. Di antaranya yang terpenting adalah memengaruhi
rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika,
Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya, memperkuat
rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang, serta mengintensifkan pelajaran-pelajaran
bahasa Jepang. Di samping itu, Putera juga mempunyai tugas di bidang sosial-ekonomi.
Jadi, Putera dibentuk untuk membujuk para kaum nasionalis sekuler dan golongan
intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya guna membantu Jepang dalam rangka
menyukseskan Perang Asia Timur Raya. Organisasi Putera tersusun dari pemimpin pusat
dan pemimpin daerah. Pemimpin pusat terdiri dari pejabat bagian usaha budaya dan
pejabat bagian propaganda.
Akan tetapi, organisasi Putera di daerah semakin hari semakin mundur. Hal ini
disebabkan, antara lain,
a. keadaan sosial masyarakat di daerah ternyata masih terbelakang, termasuk dalam
bidang pendidikan, sehingga kurang maju dan dinamis;
b. keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu berakibat mereka tidak dapat
membiayai gerakan tersebut.
Dalam perkembangannya, Putera lebih banyak dimanfaatkan untuk perjuangan dan
kepentingan bangsa Indonesia. Mengetahui hal ini, Jepang membubarkan Putera dan
mementingkan pembentukan organisasi baru, yaitu Jawa Hokokai.
3. Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa (Jawa Hokokai)
Jepang mendirikan Jawa Hokokai pada tanggal 1 Januari 1944. Organisasi ini
diperintah langsung oleh kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan). Latar belakang
dibentuknya Jawa Hokokai adalah Jepang menyadari bahwa Putera lebih bermanfaat bagi
pihak Indonesia daripada bagi pihak Jepang. Oleh karena itu, Jepang merancang pembentukan
organisasi baru yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina dan
Arab. Berdirinya Jawa Hokokai diumumkan oleh Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal
Kumakichi Harada.
Sebelum mendirikan Jawa Hokokai, pemerintah pendudukan Jepang lebih dahulu
meminta pendapat empat serangkai. Alasan yang diajukan adalah semakin hebatnya
Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang perlu membentuk organisasi baru untuk lebih
menggiatkan dan mempersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar organisasi ini adalah
pengorbanan dalam hokoseiskin (semangat kebaktian) yang meliputi pengorbanan diri,
mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti.
Secara tegas, Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika
pucuk pimpinan Putera diserahkan kepada golongan nasionalis Indonesia, kepemimpinan
Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan. Adapun pimpinan
daerah diserahkan kepada pejabat setempat mulai dari Shucokan sampai Kuco. Kegiatankegiatan
Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam anggaran dasarnya sebagai berikut.
a. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap
tenaga kepada pemerintah Jepang.
b. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat
persaudaraan antara segenap bangsa.
c. Memperkukuh pembelaan tanah air.
Anggota Jawa Hokokai adalah bangsa Indonesia yang berusia minimal 14 tahun,
bangsa Jepang yang menjadi pegawai negeri, dan orang-orang dari berbagai kelompok
profesi. Jawa Hokokai merupakan pelaksana utama usaha pengerahan barang-barang dan
padi. Pada tahun 1945, semua kegiatan pemerintah dalam bidang pergerakan dilaksanakan
oleh Jawa Hokokai sehingga organisasi ini harus melaksanakan tugas dengan nyata dan
menjadi alat bagi kepentingan Jepang.
4. Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan Pusat)
Ketika pemerintahan Jepang berada di tangan Perdana Menteri Toyo, Jepang pernah
memberi janji merdeka kepada Filipina dan Burma, namun tidak melakukan hal yang sama
kepada Indonesia. Oleh karena itu, kaum nasionalis Indonesia protes. Menanggapi protes
tersebut, PM Toyo lalu membuat kebijakan berikut.
a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).
b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Karesidenan (Shu Sangi Kai) atau daerah.
c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat menjadi penasihat berbagai departemen.
d. Pengangkatan orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.
5. Majelis Islam A’laa Indonesia (MIAI)
MIAI merupakan organisasi yang berdiri pada masa penjajahan Belanda, tepatnya
pada tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya adalah K. H. Mas Mansyur dan kawan-kawan.
Organisasi ini tetap diizinkan berdiri pada masa pendudukan Jepang sebab merupakan
gerakan anti-Barat dan hanya bergerak dalam bidang amal (sebagai baitulmal) serta
penyelenggaraan hari-hari besar Islam saja. Meskipun demikian, pengaruhnya yang besar
menyebabkan Jepang merasa perlu untuk membatasi ruang gerak MIAI.
D. Reaksi Kaum Pergerakan Nasional terhadap Jepang
Kaum pergerakan dan kaum intelek nasional akhirnya sadar bahwa Jepang ternyata jauh
lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat.
Sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan
kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang, seperti Gerakan 3A,
Putera, dan Peta.
Salah satu contoh pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah
pemberontakan Peta Blitar tanggal 4 Februari 1945. Pemberontakan yang dipimpin Supriyadi
ini sangat mengejutkan Jepang. Banyak tentara Jepang yang terbunuh. Untuk menghadapinya,
Jepang mengepung kedudukan Supriyadi. Terjadilah tembak menembak yang membawa
banyak korban bagi kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, Supriyadi menghilang.
Peristiwa ini diabadikan sebagai hari Peta.
Setelah perlawanan tersebut, muncul perlawanan-perlawanan lainnya dari berbagai
daerah, seperti perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Sukamanah, Tasikmalaya.
Adapun dari kalangan intelektual, muncul organisasi-organisasi bawah tanah yang
menyebarluaskan pandangan anti-Jepang. Mereka menanamkan bahwa bagaimanapun, Jepang
tetap adalah juga penjajah seperti halnya Belanda. Bangsa Indonesia menurut mereka, hanya
akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka. Tokoh gerakan ini adalah Sjahrir dan Amir
Sjarifuddin.
BAB IV
PERISTIWA PENTING DI AMERIKA DAN EROPA SERTA PENGARUHNYA BAGI INDONESIA
A. Revolusi Prancis
Revolusi Prancis adalah perubahan bentuk pemerintahan Prancis dari kerajaan menjadi
republik. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XVI pada abad ke-18. Revolusi
ini memiliki semboyan: liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, persaudaraan).
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi
a. Sebab-sebab umum
1) Ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi
Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas tiga golongan.
a) Golongan I terdiri atas kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak bahkan
berhak memungut pajak.
b) Golongan II terdiri atas kaum agama (pendeta dan cendikia) yang bebas pajak
dan mendapat uang (gaji) dari hasil pajak.
c) Golongan III adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak.
2) Kekuasaan absolut raja
Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu
benar. Semboyan Louis XIV adalah l’etat c’est moi (negara adalah saya). Untuk
mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini
diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan
juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan
dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak
terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.
3) Timbul paham baru
Menjelang Revolusi Prancis muncul ide-ide atau paham-paham baru yang pada
intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat
mulai menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Paham-paham
yang melatari terjadinya revolusi di Prancis sebagai berikut.
a) Ajaran dari Jean Jasques Rousseau, tokoh pemikir dari Prancis. Dalam bukunya
Du Contrat Social, ia menyatakan bahwa menurut kodratnya manusia dilahirkan
sama dan merdeka. Buku ini juga memuat tiga prinsip yang di kemudian hari
menjadi semboyan Revolusi Prancis, yaitu liberte, egalite, dan fraternite
(kemerdekaan/kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Ajaran tersebut
menyebabkan Rousseau mendapat sebutan Bapak Demokrasi Modern.
b) Montesquieu, yang terpengaruh ajaran John Locke (Inggris), menyebarluaskan
ajaran Trias Politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
c) Paham Rationalisme dan Aufklarung menuntut orang untuk berpikir rasional
(masuk akal).
d) Ajaran Voltaire tentang kebebasan.
4) Negara mengalami krisis ekonomi
Prancis mengalami kemerosotan ekonomi
dan keuangan pada masa pemerintahan Louis
XVI. Hal ini disebabkan karena sikap raja dan
keluarganya, terutama permaisuri Marie
Antoinette, selalu menghambur-hamburkan uang
negara untuk berfoya-foya.
5) Pengaruh perang kemerdekaan Amerika
Dalam perang kemerdekaannya dari Inggris, Amerika dibantu oleh tentara
sukarelawan Prancis yang dipimpin Lafayette. Mereka kemudian terpengaruh oleh
napas kemerdekaan Amerika. Nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Amerika seperti
yang terangkum dalam naskah proklamasinya, Declaration of Independence
(disampaikan oleh Thomas Jefferson), yaitu pengakuan atas hak-hak manusia,
dengan segera menjalar menjadi paham baru di Prancis.
b. Sebab-sebab khusus
Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats
Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang
justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap
golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil
memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang
terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang,
dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara
sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan,
golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang
yang bersimpati pada rakyat.
Akibat Revolusi Prancis
Akibat atau dampak Revolusi Prancis di dalam negeri dapat dipetakan sebagai berikut.
a. Bidang politik
Revolusi Prancis membawa perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula
berupa monarki absolut menjadi pemerintahan yang demokratis. Hak asasi manusia
diakui dan dihormati. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kekuasaan
yang tertinggi. Muncul pula ide-ide republik, suatu bentuk pemerintahan yang melayani
kepentingan umum, dan prinsip-prinsip berikut.
1) Demokrasi, yaitu prinsip bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama
dalam kehidupan bernegara. Hak yang dimaksud adalah hak bersuara, mengemukakan
pendapat, berserikat, dan berkumpul.
2) Perasaan nasionalisme sesuai dengan semboyan Revolusi Prancis: Liberte, Egalite,
Fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Prinsip ini membangkitkan
jiwa persatuan yang menjadi kekuatan dalam menghadapi segala bahaya yang
mengancam negara.
b. Bidang ekonomi
Beberapa akibat adanya Revolusi Prancis dalam bidang ekonomi sebagai berikut.
1) Petani menjadi pemilik tanah kembali.
2) Penghapusan pajak feodal.
3) Penghapusan gilde.
4) Timbulnya industri besar
c. Bidang sosial
Akibat-akibat dalam bidang sosial, antara lain,
1) dihapuskannya feodalisme,
2) adanya susunan masyarakat yang baru, dan
3) adanya pendidikan dan pengajaran yang merata untuk semua lapisan masyarakat.
Adapun akibat atau dampak Revolusi Prancis terhadap dunia, termasuk dalam
perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, sebagai berikut.
a. Penyebaran ide liberalisme.
b. Adanya penyebaran paham demokrasi di tengah kehidupan bernegara.
c. Berkembangnya ide nasionalisme.
B. Revolusi Amerika
Sejak ditemukan, Benua Amerika menarik begitu banyak bangsa di Eropa untuk
membangun koloninya. Bangsa-bangsa yang pernah membangun koloni di benua tersebut,
antara lain, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Kolonisasi Inggris atas Amerika bagian utara
diawali kedatangan John Cabot (1497) beserta sejumlah penjelajah Inggris lainnya. Di benua
baru tersebut, John Cabot dan rekan-rekannya memperoleh hak mengelola beberapa bidang
tanah yang kemudian berkembang dan meluas menjadi koloni. Pada tahun 1763, daerahdaerah
di Amerika yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris telah mencapai tiga belas koloni
yang memiliki pemerintahan sendiri
Akibat Revolusi Amerika
Revolusi Amerika membukakan mata dunia bahwa dengan kekuatan persatuan dan
penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kemerdekaan dapat diperoleh. Namun, bukan
berarti kemerdekaan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Kemerdekaan harus diraih
dengan usaha sendiri dan pantang menyerah.
Hikmah demikian pula yang menggerakkan rakyat Indonesia untuk mulai
memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan kesadaran akan hak asasi dan persatuan
kepentingan, kemerdekaan Indonesia akhirnya dapat diperoleh.
C. Revolusi Rusia
Pada permulaan abad ke-19, keadaan Rusia masih terbelakang dibandingkan negaranegara
Eropa lainnya. Masyarakat Rusia pada masa itu terbagi atas dua golongan, yaitu tuan
tanah (bangsawan) dan petani (rakyat jelata). Rusia saat itu adalah negara agraris. Sebagian
besar penduduknya merupakan petani miskin yang harus tunduk kepada tuan tanah, bahkan
menjadi budak dari tuan tanah. Status petani sebagai budak tuan tanah ini diatur dalam
Undang-Undang Perbudakan Rusia yang disahkan oleh Tsar Alexis I pada tahun 1646.
Perbudakan dihapuskan pada tahun 1861 dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Emansipasi (Emancipation Edict) oleh Tsar Alexander II. Isi undang-undang tersebut sebagai
berikut.
1. Perbudakan dihapuskan.
2. Petani bekas budak mendapat tanah sebagai miliknya.
3. Negara membayar uang kerugian kepada tuan-tuan tanah pemilik budak.
Latar belakang Revolusi Rusia
Sejak kekalahannya dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905, bayangan
revolusi selalu tampak di Rusia. Berbagai gerakan rakyat menentang pemerintah ditindas
dengan kekerasan senjata. Gerakan tersebut bersifat sporadis dan seberapa pun usaha
pemerintah untuk menindasnya, gerakan-gerakan serupa selalu muncul. Akhirnya, revolusi
sungguh-sungguh terjadi di tengah Perang Dunia ketika Rusia mengalami kekalahankekalahan
besar. Sebab-sebab terjadinya revolusi sebagai berikut.
a. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner
Ketika negara-negara lain mulai mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya,
Tsar Nicholas II masih enggan melakukan hal yang sama. Ia memang mengizinkan
dibentuknya Duma (daerah perwakilan rakyat Rusia), namun keberadaannya hanya
sandiwara belaka. Pemilihan anggota Duma dilakukan dengan pura-pura karena pada
praktiknya, anggota Duma adalah orang-orang yang propemerintahan Tsar. Hasil-hasil
rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan.
b. Susunan pemerintahan Tsar yang buruk
Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan
atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap untuk
pemerintahannya, orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan
hanyalah orang-orang yang disukainya. Dalam hal ini, Nicholas II sangat dipengaruhi
oleh istrinya, Tsarrina Alexandra. Alexandra sendiri sangat dipengaruhi oleh seorang
biarawan yang menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, Grigori Rasputin. Alexandra
dan Rasputin adalah orang-orang yang sangat kolot dan benci terhadap segala macam
paham baru.
c. Perbedaan sosial yang mencolok mata
Kondisi kehidupan antara kedua golongan masyarakat di Rusia pada masa itu
sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya,
sementara rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. Bangsawan
juga memiliki berbagai macam hak yang tidak dimiliki rakyat, bahkan banyak hak
rakyat yang diabaikan. Sekalipun perbudakan telah dihapuskan, para bangsawan tetap
memperlakukan rakyat biasa seperti budak dalam kehidupan sehari-hari.
d. Persoalan tanah
Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya
menghasilkan perubahan tanah-tanah mir menjadi milik perseorangan anggota mir. Di
luar mir, masih banyak tanah berukuran luas yang menjadi milik para tuan tanah, baik
bangsawan maupun para kulak (petani-petani besar). Tanah-tanah ini dikerjakan oleh
para petani kecil (buruh tani). Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang
seharusnya menjadi miliknya.
e. Adanya aliran-aliran yang menentang Tsar
Dalam revolusi pada tahun 1905, aliran-aliran yang menentang Tsar dapat ditindas,
tetapi tidak lenyap. Mereka melakukan gerakan bawah tanah dan mengumpulkan
kekuatan sambil menunggu kesempatan untuk kembali muncul. Aliran-aliran tersebut
sebagai berikut.
1) Kaum liberal yang disebut Kadet (Konstitusional Demokrat). Aliran ini menghendaki
Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar.
2) Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis serta pemerintahan
yang modern dan demokratis. Kaum sosialis merupakan anasir yang revolusioner
dan terbagi lagi atas dua aliran: Mensheviks (moderat atau sosial demokrat) dan
Bolsheviks (radikal, kemudian berkembang menjadi partai komunis). Golongan
Mensheviks dipimpin oleh Georgi Plekhanou yang kemudian digantikan oleh
Kerensky. Adapun golongan Bolsheviks dipimpin oleh Lenin dan Trotsky.
f. Kekalahan perang
Ketika melibatkan diri dalam Perang Dunia I, sebenarnya Rusia tidak mempunyai
tujuan perang yang tertentu. Rusia ikut perang karena terikat dan terseret oleh
perjanjian-perjanjiannya dengan negara-negara lain, terutama yang tergabung dalam
Triple Entente. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I mendapat sambutan dingin
dari rakyatnya. Peperangan yang tidak didukung oleh rakyat tentu menghasilkan
kekalahan. Kekalahan-kekalahan besar Rusia (pertempuran di Tannenberg dan di
sekitar danau-danau wilayah Masuri) semakin mengecewakan hati dan melenyapkan
kepercayaan rakyat kepada Tsar. Rakyat mulai jemu pada peperangan dan menginginkan
kedamaian.
g. Ancaman bahaya kelaparan
Lima belas juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang. Kesejahteraan mereka
harus dijamin penuh oleh negara. Sementara, banyaknya orang yang dikirim ke medan
perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian.
Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan sebab kurangnya
bahan makanan. Perekonomian negara pun menjadi kacau balau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar